COKLIT DAN JIHAD MERAWAT HAK PILIH

Selasa, 22 Mei 2018

Coklit dan Jihad Merawat Hak Pilih

Oleh: Ahmad Shidqi *

Mulai tanggal 17 April sampai dengan 17 Mei 2018, KPU akan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian atau yang biasa disebut Coklit. Kegiatan ini adalah bagian dari serangkaian tahapan pemilu yang bertujuan untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu 2019. Melalui coklit ini, warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih akan didaftar dan didata kembali oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang diangkat oleh KPU.  Para petugas Pantarlih akan berkunjung secara door to door  ke rumah-rumah warga untuk memastikan tidak ada satupun warga masyarakat (yang sudah memenuhi syarat) tidak terfasilitasi hak pilihnya.  

 

Marawat Hak Pilih

Hak pilih merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstistusi kita. Bahkan hak pilih universal merupakan prasyarat pokok bagi terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berkualitas.  Dalam konstitusi internasional maupun nasional, pengakuan dan perlindungan terhadap hak pilih ini sangat tinggi. Pasal 21 Deklarasi Umum HAM (DUHAM), misalkan, menyebutkan bahwa  Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas”. Begitu pula dalam UUD 1945 banyak terdapat pasal yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pedoman yang kuat bagi penghargaan terhadap hak pilih warga negara. Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwasemua  warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.  Hal ini diperkuat lagi dalam Pasal 28D ayat 1 dan 3 yang menyatakan bahwa  “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; “(3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, upaya memmperkokoh konstitusionalitas hak pilih tersebut sebagai bagian dari Hak asasi manusia adalah dengan memasukkan norma hak pilih ini dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 43 dalam UU tersebut menegaskan bahwa, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  Dalam rangka memperkokoh penegasan tersebut, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 25 juga meneyebutkan  bahwa, “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan yang sama untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih”.

Beberapa norma konstitusi di atas sudah jelas dan terang benderang menempatkan hak pilih warga dalam politik elektoral sebagai perkara yang prinsipil dan asasi. Sehingga dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menyepelekan kedudukan hak pilih ini dalam struktur hukum dan politik kita. Pengabaian terhadap hak pilih bisa berakibat terhadap pelanggaran hukum, bukan saja dalam konteks hukum nasional, tetapi juga dalam skala hukum internasional.

 

Coklit sebagai medan “Jihad”

Berangkat dari argumen konstitusional di atas, maka KPU selaku institusi yang diberi mandat untuk menyelenggarakan Pemilu berusaha secara sungguh-sungguh (jihad) untuk mendata seluruh warga masyarakat yang secara regulatif dipandang sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai Pemilih dalam Pemilu 2019 ini. Dalam  Peraturan KPU No.11 Tahun 2018 tentang “Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum” dijelaskan bahwa kegiatan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih sekurang-kurangnya melakukan beberapa hal, di antaranya, sebagai berikut:

Pertama: Pantarlih mendaftar pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, seperti pemilih pemula yang pada tanggal 17 April 2019 nanti sudah genap berusia 17 tahun. Kedua, Pantarlih memperbaiki data pemilih apabila terdapat kekeliruan, misalkan terkait jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan, yang kemudian dicocokkan dengan identitas pemilih yang terdapat dalam KTP elektronik yang bersangkutan. Ketiga, Pantarlih mencoret Pemilih yang telah meninggal dunia, telah pindah domisili, telah berubah status pekerjaannya menjadi TNI/Polri, dan pemilih yang sudah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Keempat, Pantarlih juga harus mencoret pemilih yang belum memenuhi syarat, misalkan ditemukan nama calon pemilih yang berdasarkan perhitungan tanggal lahirnya, yang bersangkutan pada saat hari pemungutan suara nanti belum genap berusia 17 tahun. Akan tetapi bila calon pemilih itu sudah menikah atau pernah menikah, meskipun dia belum genap berusia 17 tahun, maka yang bersangkutan tetap bisa didaftarkan sebagai pemilih. Kelima, Pantarlih, dalam kegiatan Coklit ini, juga harus memberikan catatan keterangan terhadap pemilih yang menyandang disabilitas tertentu. Hal ini penting dilakukan karena KPU akan menyediakan logistik yang ramah terhadap penyandang disabilitas, seperti surat suara brille bagi pemilih tuna netra.

Berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, kegiatan coklit di atas bukan berarti tanpa kendala dan tantangan di lapangan. Sikap cuek dan acuh tak acuh yang ditunjukkan sebagian masyarakat kerap menjadi kendala dan tantangan yang mempengaruhi kelancaran proses coklit dan validitas hasil colit. Tidak sedikit dijumpai masyarakat yang tak peduli dan kurang mengapresiasi kerja-kerja Pantarlih. Bahkan di sebagian tempat petugas Pantarlih hanya diterima oleh calon pemilih di luar pagar rumah. Padahal petugas Pantarlih ini bekerja dan berjihad untuk merawat hak pilih warga agar dalam Pemilu 2019 nanti bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Karena itu, dukungan semua pihak sangat diperlukan bagi kesuksesan pelaksanaan coklit ini agar hajat nasional Pemilu 2019 juga berjalan dengan baik dan berkualitas. Semoga ! 

 

  • Penulis adalah Ketua KPU Sleman
  • Alamat: Candiwinangun RT 5 RW 13 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.
  • HP : 085228030873
Bagikan via media sosial