Menuju Pilkada Ramah Difabel

Selasa, 14 Februari 2017

 

Dalam Pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang, pemilih difabel yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap di 101 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada adalah sebanyak 5.063 pemilih atau 0,12 % dari Total pemilih yang berjumlah 1.233.303. Angka tersebut, meskipun tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan jumlah total pemilih, namun secara konstutusional tetap harus diberi hak yang sama untuk menggunakan hak pilihnya. Bahkan lebih dari itu, KPU harus mendahulukan (affirmatif action) kepada para pemilih berkebutuhan khusus dalam memberikan pelayanannya.

 

Tulisan ini mencoba untuk men-jelentreh-kan kepada publik, khususnya penyandang disabilitas, terkait dengan regulasi KPU yang “menyentuh” hak pemilih difabel. Hal ini penting dilakukan agar kita semua bisa mengawal penyelenggaraan Pilkada 2017 benar-benar ramah difabel. Pengalaman dalam Pilkada serentak 2015 lalu, kebijakan Pilkada ramah difabel kurang bisa terimplementasikan dengan maksimal karena kurang meratanya perspektif dan sensitivitas publik, khususnya penyelenggara Pilkada di level bawah, yaitu KPPS dalam memandang dan memposisikan pemilih difabel.

 

Memang harus diakui, terkait dengan mainstreaming ramah difabel ini bukanlah perkara mudah bagi KPU. Besarnya jumlah petugas KPPS yang berkerja di level TPS adalah problem utamanya. Bisa dibayangkan, dalam kasus Pilkada Sleman tahun 2015 lalu misalkan, dengan jumlah TPS sebanyak 1.969, maka KPU perlu mengangkat 7 orang KPPS plus 2 orang Petugas keamanan TPS, sehingga total personil yang bertugas di seluruh TPS di Sleman berjumlah 17.721 orang. Membangun prespektif dan sensitivitas ramah difabel kepada 17.721 orang itu tentu tidak gampang. Meskipun bimbingan teknis sudah dilakukan beberapa kali dan buku panduan juga sudah dibagikan, namun masih saja banyak petugas yang kurang ngeh dengan pemilih difabel. Karena itu, agar pelayanan kepada difabel ini benar-benar bisa maksimal, perlu dukungan semua pihak untuk mengawalnya. Beberapa regulasi di bawah ini setidaknya bisa menjadi acuan bagi semua pihak, bukan hanya penyelenggara Pilkada, dalam mengawal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pilkada nanti.

 

Regulasi

 

Sekurang-kurangnya, ada beberapa regulasi Pilkada yang secara normatif mengatur tentang pemilih penyandang disabilitas, yaitu peraturan KPU tentang Daftar Pemilih, Sosialisasi, Logistik dan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pertama, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih. Dalam pasal 10 Ayat 6 point J disebutkan bahwa “PPDP (petugas Pemutakhiran Data Pemilih) harus mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas”.  Peraturan tentang daftar pemilih ini menjadi dasar yang paling utama bagi setiap masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Karena bila seseorang tidak terdaftar sebagai pemilih, maka dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di bilik suara nanti. Karena itu, dalam regulasi tentang data pemilih ini, KPU sejak awal sudah mengantisiapsi agar petugas pemutakhiran data pemilih yang ada di desa-desa untuk mendata dan mencatat pemilih yang menyandang disabilitas tertentu.  Hal ini penting dilakukan agar data pemilih penyandang disabilitas itu terdata secara valid dan akurat sehingga kebutuhan logistik yang ramah disabilitas bisa disediakan, seperti template dan bahan sosialisasi lainnya. Sedangkan untuk mengetahui secara pasti apakah seseorang itu sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, maka saat ini KPU sudah menyediakan aplikasi yang mudah diakses, yaitu www.data.kpu.go.id. Dengan menuliskan NIK (Nomor Induk Kependudukan) di menu yang ada, maka Anda bisa mengecek apakah nama Anda sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Bila belum masuk daftar pemilih, Anda tetap bisa menggunakan hak pilih dengan datang langsung ke TPS dengan membawa KTP elektronik.

 

Kedua, Peraturan KPU No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi adalah termasuk pemilih dengan kebutuhan khusus, salah satunya adalah penyandang disabilitas”. Sosialisasi adalah sebuah instrumen pokok bagi KPU dalam menyampaikan semua informasi terkait agenda tahapan Pilkada. KPU punya tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada dirinya untuk senantiasa menyampaikan segala informasi terkait dengan pilkada, baik itu jenis tahapannya, waktu pelaksanananya, maupun petugas pelaksananya. Agar informasi tentang Pilkada ini juga bisa diakses oleh penyandang disabilitas, maka KPU juga memproduksi bahan sosialisasi yang ramah difabel, seperti buku profil calon kepala daerah yang dicetak dengan menggunakan huruf braille, perangkat audio visual yang aksesibel, dan melibatkan penerjemah bahasa isyarat bagi tuna rungu. Selain itu, agar sosialisasi kepada penyandang disabilitas lebih maksimal, maka KPU juga mendatangi komunitas-komunitas penyandang disabilitas yang ada di masyarakat untuk melakukan pendidikan pemilih dan simulasi pemungutan suara.

 

Ketiga, Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Logistik. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa “KPU menyediakan template sebanyak 1 untuk setiap TPS”. Template adalah surat suara dalam bentuk huruf braille yang diperuntukkan bagi pemilih tunanetra. Kebijakan ini diberikan agar kerahasiaan pilihan pemilih tunanetra dalam bilik suara nanti tetap bisa terjamin dengan baik. Namun bila pemilih tunanetra belum bisa membaca dengan huruf braille, maka pemilih tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan meminta bantuan pendamping yang bisa berasal dari salah satu petugas KPPS atau keluarga sang pemilih. Namun untuk yang terakhir ini, KPU menerapkan kebijakan yang ketat melaui pengisian formulir tertentu, yaitu C3. Hal ini dilakukan agar kerahasiaan pilihan pemilih tunanetra tetap bisa terjaga dengan baik.  

 

Keempat,  Peraturan KPU  No. 14 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam peraturan ini, ada beberapa pasal yang mengatur tentang pemilih disabilitas, yaitu, pasal 18 ayat 3: “Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda”. Meskipun ayat ini secara tegas memerintahkan KPPS dalam membuat TPS (Tempat Pemungutan Suara) agar aksesible bagi penyandang disabilitas, namun faktanya selama ini tidak sedikit TPS yang masih tidak aksesibel. Problemnya adalah karena TPS didirikan di rumah-rumah penduduk yang berundak-undak. Meskipun dalam setiap penyuluhan kepada KPPS senantiasa ditekankan agar pendirian TPS itu harus aksesibel, namun rendahnya sensitivitas sebagian besar KPPS terhadap pemilih disabilitas ini telah mengakibatkan mereka  jadi “enggan” untuk datang ke TPS.

 

Pengarusutamaan Ramah Difabel

 

Meskipun beberapa regulasi Pilkada di atas sudah mengakomodir terhadap pemilih difabel, namun tampaknya bukan jaminan pelaksanaan Pilkada di lapangan akan ramah difabel. Problem utamanya adalah masih rendahnya sensivitas publik terhadap kebutuhan kaum difabel. Oleh sebab itu, upaya pengarusutamaan kesadaran ramah difabel ini perlu kita tingkatkan dan sebarluaskan secara merata agar hak politik pemilih difabel bisa terfasilitasi dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan TPS tentu penting untuk memastikan proses pemungutan suara di TPS terlaksana secara aksesibel. (**)

 

  • Penulis adalah Ketua KPU Kabupaten Sleman periode 2013-2018
  • Kontak person: 085229030873

Bagikan via media sosial